Kuliah Umum Hukum Pidana oleh Dr. Chairul Huda, SH., MH

Ternate, 04 April 2019. Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate menyelengarakan kegiatan Kuliah Tamu Dari Bapak Dr. Chairul Huda SH., MH  Dengan  Pergeseran Penerapan Ajaran Kesalahan dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. Dalam Kesempatan ini Prof. Dr. Chairul Huda, SH., MH Memaparkan Materi Kuliah umumnya tentang Pergeseran Yaitu :

Ada dua isu pergeseran disini:

1.Pergeseran teoritik tentang ajaran kesalahan, yaitu perkembangan secara akademik dari masa ke masa tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan dalam Hukum Pidana;

2.Pergeseran penerapan ajaran kesalahan, yaitu sikap praktik peradilan dalam memaknai kesalahan sebagai ukuran dapat dipidananya pembuat delik;

Ternyata perkembangan teoretik tidak berbanding lurus dengan penerapannya dalam kasus konkrit, termasuk ketika diteropong praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

Fase Fase Perkembangan Ajaran Kesalahan

Pemikiran tentang  kesalahan berkembang setidaknya dalam beberapa fase. Fase-fase tersebut tentu tidak selalu bersifat kronologis, melainkan simultan. Peralihan dari satu fase kepada fase yang lainpun bersifat samar, sehingga pembedaan ini semata-mata untuk kepentingan akademis. Dalam hal ini pemikiran tentang kesalahan dalam Hukum Pidana berkembang dalam emat fase, yaitu:

1.Fase kesalahan sebagai masalah moral;

2.Fase kesalahan sebagai kriteria dapat dipidananya pembuat delik;

3.Fase kesalahan sebagai bagian dari dasar dapat dipidananya korporasi;

4.Fase kesalahan sebagai bagian implementasi  proses mengadili dan pengambilan putusan hakim.

Kesalahan sebagai Masalah moral :

Mula-mula pemikiran tentang kesalahan, dituntun oleh persoalan moralitas mempertanggungjawabkan orang dalam Hukum Pidana.

Dipandang tidak bermoral, jika misalnya orang buta, orang gila atau anak-anak, dipidana karena tindak pidana yang dilakukannya. Keadaan pada diri mereka yang terberi dari Tuhan, menjadi dasar kualifikasi bahwa mereka tidak memiliki kesalahan, sekalipun perbuatannya nyata-nyata melawan hukum.

Kesalahan semata-mata dilihat sebagai alasan pemakluman, karenanya kerap menjadi suatu yang sangat relatif, tergantung keadaan nyata dari satu kejadian ke kejadian yang lain.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *