Kuliah Umum Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH., M.Sc

Ternate, 10 April 2019, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate menyelengarakan kegiatan Kuliah Tamu Dari Bapak Prof. Dr. Ade Maman Suherman, SH., M.Sc. Dekan FH Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah, Dengan  tema Globalisasi dan Revolusi Industri 4.0 terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia Dan Tantangannya, sekaligus dengan penandatanganan MoU  Fakultas Hukum  Universitas Khairun  dengan Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah. Dalam Kuliah umum tersebut yang dihadiri oleh para mahasiswa  dan Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Unkhair Ternate. Kegiatan Tersebut diselenggarakan di Video Convrence Fakultas Hukum Unkhair. Dalam Paparan Kuliah Umum Prof. Dr. Maman Suherman, SH., M.Sc tersebut menyebutkan Globalisasi itu sendiri sesungguhnya merupakan keniscayaan dan sunatullah yang telah berlangsung sejak lamayakni sejak era kolonialisasi oleh European Power atau white man club,  yakni Spanyol dan Portugis, kemudian dilanjuutkan era selanjutnya oleh British Empire, Belanda dan Prancis.Globalisasi tersebut masih sebatas berupa penjajahan dan penjelajahan dengan ekspedisi secara geografis namun belumdidukung oleh koneksitas jaringan internet. Apabila ditelusur sejarah pergaulan antar bangsa yang berbasis pada perniagaan telah lahir sejak abad pertama dan kedua sebelum masehi yakni jalur sutera atau silk rout. Secara monumental dan corporal,  perniagaan yang disertai kolonialisme sebagaimana  halnyatelah dilakukan oleh  dua perusahaan besar tertua didunia yakni British of East India dan VOC. Dewasa ini perusahaan-perusahaan global  Eropa dan Amerika Australia , Jepang, Korea dan China sudah bermetamorfosa menjadi perusahaan multinasional yang menggurita diberbagai negara.

Pengertian globalisasi dapat dimaknai sebagai berikut: Globalization is the word used to describe the growing interdependence of the world’s economies, cultures, and populations, brought about by cross-border trade in goods and services, technology, and flows of investment, people, and information

Terdapat dua hal yang perlu dijelaskan, pembangunan hukum dalam arti bagaiamana globalisasi dan 4IR serta pembangunan hukum di Indonesia dan juga bagaimana pemaknaan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.  Dua hal ini penting ketika pembangunan hukum yang ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga bagaimana hukum dapat berdampak secara nyata dalam pembangunan. Globalisasi mempunyai dampak bagi pembangunan

hukum nasional yang setidaknya disebabkan oleh beberapa hal yaitu pertama: keterlibatan Indonesia dalam perjanjian internasional baik perjanjian bilateral maupun multilateral; Kedua, Indonesia menjadi anggota institusi global; Ketiga, Indonesia tergabung dalam keanggotaan organisasi regional; dan Keempat adanya kemajuan teknologi khususnya AI. Sebagai konsekuensidari hal tersebut Indonesia harus melakukan transformasi berbagai ketentuan-ketentuan hukum internasional kedalam hukum nasional.

Ditengah terpaan pengarusan globalisasi dan IR.4.0, Pemerintah harus mendesain pembangunan hukum sesui dengan filosopi dan cita hukum Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945.Sebagai negara hukum maka wajib menegakkan supremasi hukum untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan, dengan berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara dan merupakan cita hukum di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional tahun  2015-2019 memiliki visi menciptakan Indonesia Mandiri, Maju, Adil,  dan Makmur yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Pembangunan hukum yang terdapat dalam agenda RPJMN 2015-2019 yang perlu dievaluasi dan diproyeksikan kembali adalah: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga; (2) membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; (3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (4) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (5) meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; (6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; (7) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; (8) melakukan revolusi karakter bangsa; (9) memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *