Fakultas Hukum Unkhair Launching Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Maluku Utara

Ternate, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Menggelar Launching Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Maluku Utara. Agar terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel serta mencegah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pratek gratifikasi, Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate (Unkhair) bekerja sama dengan USAID, pada Kamis (20/7/2017) meluncurkan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di sepuluh Kabupaten/Kota. Salah satu penanggung jawab UPG, Syawal Abdullajid, menuturkan, program yang difasilitasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintah transparan, akuntabel serta mencegah ASN dari pratek gratifikasi.

“Sebelum kami luncurkan UPG ini, telah dilakukan meteeng stacehoulder pada 11 April lalu, kemudian ada assesment, diskusi publik, jadi ada tahapan pendampingan, yakni persiapan draf peraturan gubernur dan peraturan bupati dan walikota tentang UPG di masing-masing daerah. Di dalam peraturan KPK  tentang pedoman dan pembentukan dan penetapan status gratifikasi, lanjut Syawal. parameter atau kategori seperti pemberian uang kepada pejabat di atas  Rp 200 ribu atau pemberian dalam bentuk barang dengan maksud untuk mengakomodir kepentingan tertentu, maka masuk kategori gratifikasi.  UPG berada di bawah inspektorat di masing-masing kabupaten/kota yang kerjanya hanya menerima laporan dari penerima pemberian,Jadi UPG setiap saat menerima laporan dari penerima, mendokumentasi dan meregistrasi apa yang diberikan. Setelah itu UPG akan serahkan di KPK untuk memverifikasi apakah pemberian itu masuk kategori gratifkasi atau tidak.

Gratifkasi bagian dari korupsi atau ketegori suap, hanya saja pelaku gratifkasi takan lansung ditindak, sebab semuanya berdasarkan laporan dari pemerima, kemudian dilihat apakah  masuk kategori gratifikasi atau tidak, jika masuk  maka yang penerima diberi waktu 30 hari untuk mengembalikan barang atau uang diberi. Jika tidak maka dikategorikan tindakan menyuap, karena itu akan ditindak secara hukum. Sementara untuk di Maluku Utara sendiri,  baru enam UPG yang dibentuk yakni di inspektorat Provinsi, Tidore Kepulauan, Ternate, Halmahera Barat, Halmahera Utara dan Kepulauan Sula. Untuk Provinsi sendiri sudah menetapkan peraturan gubernurnya, sekaligus nomor suratnya dan sudah ditandatangani oleh gubernur. Jadi enam pemerintah daerah yang kami inisiasi untuk dibentuk UPG, dan hal Ini berlaku setelah penetapan peraturan gubernur, paraturan Walikota dan peraturan bupati.

Leave Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *